Kegiatan Global Comparative Study (GCS) Tenure didorong oleh perkembangan reformasi tenurial di Afrika, Asia, dan Amerika Latin yang telah memberikan ruang pengakuan hukum untuk masyarakat lokal sekitar hutan. Melalui pendekatan komparatif global dan metodologi yang terstandarisasi untuk semua negara lokasi penelitian, program ini menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan program tenurial hutan di masing-masing negara.
Laporan Studi Kasus ini merupakan bagian dari Studi "Assessing Pathways for Channeling Support to IPLC Tenure Rights and Forest Guardianship in the Global South"
Jalur Tenurial Hutan Menuju Kesetaraan Gender: Sebuah panduan untuk praktisi
Local and indigenous communities across the world are advancing innovative sustainable development solutions that work for people and for nature. Few publications or case studies tell the full story of how such initiatives evolve, the breadth of their impacts, or how they change over time. Fewer still have undertaken to tell these stories with community practitioners themselves guiding the narrative. The Equator Initiative aims to fill that gap.
Local and indigenous communities across the world are advancing innovative sustainable development solutions that work for people and for nature. Few publications or case studies tell the full story of how such initiatives evolve, the breadth of their impacts, or how they change over time. Fewer still have undertaken to tell these stories with community practitioners themselves guiding the narrative. The Equator Initiative aims to fill that gap.
Local and indigenous communities across the world are advancing innovative sustainable development solutions that work for people and for nature. Few publications or case studies tell the full story of how such initiatives evolve, the breadth of their impacts, or how they change over time. Fewer still have undertaken to tell these stories with community practitioners themselves guiding the narrative. The Equator Initiative aims to fill that gap.
Kembalinya isu agraria di ranah kebijakan nasional merupakan periode penting setelah berakhirnya Orde Baru. Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RA/PS) telah masuk dalam RPJMN 2014-2019. Sejumlah 12,7 juta ha kawasan hutan diperuntukkan sebagai Perhutanan Sosial dan 9 juta ha sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Skema TORA ada dua model, yaitu: penataan kembali sektor pertanahan melalui legalisasi aset seluas 4,5 juta ha dan penyediaan akses tanah melalui redistribusi lahan seluas 4,5 juta ha.
Poster ini merupakan perangkat bagi para pelatih dan fasilitator akar rumput dalam melakukan kegiatan peningkatan penyadartahuan dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan hutam dan perubahan iklim bersama masyarakat setempat di Indonesia. Pada poster ini terdapat ilustrasi pada halaman depan dan penjelasan pada halaman belakang yang berfungsi sebagai panduan bagi para fasiltator saat menggunakannya.